Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya sinergi para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perindustrian, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), pemerintah daerah dan asosiasi guna meningkatkan daya saing produk ikan kaleng.

Khususnya yang berbahan baku ikan tuna/cakalang, sarden, lemuru, dan mackarel. Terlebih pemerintah juga memiliki skema fasilitasi insentif bagi perusahaan yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi.

"Upaya yang sinergi sangat penting agar produksi bisa efisien, sistem jaminan mutu, memperbesar komponen dalam negeri (TKDN), dan memperluas akses pasar," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (19/5/2024).

Budi memaparkan sejumlah cara agar produk ikan kaleng Indonesia bisa mengakes pangsa pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat. Salah satunya dengan memfasilitasi pengajuan registrasi EU approval number bagi UPI tersertifikasi HACCP grade A.

Dikatakannya, perluasan akses pasar juga akan dilakukan dengan menghilangkan hambatan tarif ke Uni Eropa dan Amerika Serikat. “Diperlukan negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk pembebasan tarif bea masuk, sementara pembebasan tarif bea masuk ikan tuna/cakalang kaleng ke Jepang dalam waktu dekat akan diratifikasi,” jelas Budi.

Budi optimistis peluang hilirisasi ikan kaleng di Indonesia, mengingat top importir global produk tersebut meliputi Uni Eropa dengan market share 39,3% dan Amerika Serikat dengan 14,7%. Disusul Timur Tengah sebesar 7,5%, Jepang 5,3% dan ASEAN 3,5%.

Merujuk data trademap, saat ini Indonesia menduduki posisi ke-8 top eksportir ikan kaleng dunia dengan market share 3,5%.

"Peluangnya masih sangat terbuka dan selama ini tujuan ekspor ikan kaleng kita masih didominasi ke Arab Saudi, Jepang, Thailand, Amerika Serikat dan Australia," tuturnya.

sumber: www.liputan6.com